PEMOTONGAN LIDAH TENTANG PERSOALAN BANGSA

Persoalan bangsa kian lama kian tak ada habisnya. Budaya tambal sulam mengenai persoalan bangsa hari ini menjadi potret kelabu sebuah Institusi Pemerintahan. Konsepsi langkah yang dilakukan masih berada dalam ranah ketidakoptimalan kinerja Pemerintah. Tak perlu diragukan lagi mengenai kredibilitas dan kompetensi orang – orang yang berada di tataran pemerintahan, karena kriteria para pemikir sudah seharusnya memiliki hal tersebut.

Keberlangsungan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan 2 yang berjalan dari tahun 2004 hingga 2014 nantinya, harus menjadi pijakan baru ketika rakyat akan memilih figur yang diposisikan pada kedudukan Sentral Pemerintahan. Dua periode berturut – turut yang dijalankan oleh sentral yang sama menjadi cambukan keras ketika 2 periode itu tidak berjalan secara optimal.Mengapa kaum Intelegensia masih belum lantang mengenai langkah strategis untuk kepentingan rakyat. Entah apa yang melatarbelakangi timbulnya persoalan tersebut. Semoga para pemikir tidak hanya menjadi boneka kayu yang senantiasa tergerak dan terbawa arus kuantitas.

Baru – baru ini kita tengah menyaksikan satu langkah kebimbangan Pemerintah. Telah kita ketahui bersama polemik penghidupan kembali persoalan penghinaan terhadap Presiden dicabut dan tidak dihidupkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan aturan yang disusun masih bersifat Multi Tafsir dan dampaknya secara tidak langsung akan memotong lidah – lidah para pemerhati kinerja Pemerintah serta berpotensi melahirkan Rezim Otoriter.

Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa menyikapi persoalan yang berkembang di Negara tercinta ini agak sedikit menggelitik dan menampilkan secara nyata Pemerintahan yang plin – plan.Bukan tanpa sebab ketika memang banyak penyampaian aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kinerja Pemerintah. Secara langsung aspirasi yang berkembang berdasarkan realitas faktual kinerja Pemerintah yang tidak optimal.

Sederhananya, jika memang Pemerintah melakukan langkah – langkah strategis demi kesejahteraan rakyat, maka rakyatpun tak akan menjerit kesakitan. Seharusnya pemerintah sadar diri dan mengevaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan – kebijakan yang selalu menuai kritik.

Pemerintahpun memberikan sinyalemen ketidaksiapan menerima kritik dan saran rakyat yang seharusnya menjadi kue kegemaran Pemerintah demi keberlangsungan optimalisasi kinerja Pemerintah.

Pemerintah harus berani menyatakan benar kepada kebenaran dan salah kepada kesalahan. Tidak berada dalam ambang ketidakpastian.